Kepercayaan pemerintah daerah terhadap kredibilitas dan ketajaman riset para akademisi Program Studi Ilmu Hukum diwujudkan secara konkret pada tahun 2023. Melalui skema Swakelola Tipe II, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi (Balitbang Inovasi) Kabupaten Buleleng secara resmi mempercayakan pelaksanaan paket pekerjaan penyusunan “Kajian Pemetaan Database Daerah Rawan Konflik di Kabupaten Buleleng” kepada tim peneliti dari program studi. Proyek strategis ini dirancang untuk menghasilkan instrumen analisis berbasis bukti bagi pemerintah daerah dalam memitigasi potensi sengketa hukum dan sosial di masyarakat.
Tim peneliti prodi yang beranggotakan para pakar hukum tata negara, hukum pidana, dan sosiologi hukum turun langsung ke sembilan kecamatan di Kabupaten Buleleng untuk menghimpun data primer dan sekunder. Kajian mendalam difokuskan pada pemetaan tipologi potensi konflik, mulai dari sengketa tapal batas desa dan kepemilikan tanah ulayat/adat, friksi perizinan usaha dan pariwisata, hingga dinamika sosial-keagamaan masyarakat heterogen. Hasil analisis dituangkan ke dalam sebuah sistem basis data (database) terpadu dan matriks indeks kerawanan konflik yang dilengkapi dengan rekomendasi formulasi kebijakan hukum preventif berbasis pendekatan musyawarah adat serta penegakan hukum yang akuntabel. Keberhasilan penyelesaian kajian yang didukung oleh dokumen kontrak kerja sama dan publikasi web resmi ini membuktikan bahwa luaran riset program studi dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan Peraturan Daerah dan kebijakan strategis ketenteraman umum. Capaian ini menjadi bukti konkret dedikasi program studi dalam menghadirkan kepakaran hukum demi mewujudkan stabilitas sosial dan kepastian hukum di daerah.






